Tingkatkan Pelayanan, Kemendag Gelar Pertemuan Teknis Pengendalian Mutu Barang dan Sinkronisasi Mutu Kerja LPK

Ekonomi
34
0
sample-ad

Edisi.co.id – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga selenggarakan Pertemuan Teknis Pengendalian Mutu Barang dan
Sinkronisasi Mutu Kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian di Jakarta, hari ini, Selasa (19/11).
Pertemuan ini diselenggarakan sebagai ajang sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81
Tahun 2019 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan. Permendag tersebut diterbitkan guna
meningkatkan konsistensi mutu produk yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI)
secara wajib.
“Melalui pertemuan ini, Kemendag menyampaikan informasi kepada seluruh pemangku
kepentingan, termasuk kepada pelaku usaha terkait kebijakan Permendag Nomor 81 Tahun 2019,”
ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono.
Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, pemerintah dituntut menyederhanakan birokrasi dan
memberikan pelayanan yang cepat dan prima untuk rakyat. Pemerintah terus berupaya
menyederhanakan dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang mudah, efektif,
efisien, serta memberi kepastian melalui layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Online Single Submission/OSS).
Menyikapi hal tersebut, “Ditjen PKTN Kemendag mengembangkan Portal Sistem Informasi
Manajemen PKTN (SIMPKTN). Sistem tersebut mencakup aplikasi perizinan, pendaftaran,
pengaduan konsumen, dan pengawasan di lingkungan Ditjen PKTN yang terintegrasi,” tegas Veri.
Selain itu, lanjut Veri, pada SIMPKTN juga terdapat aplikasi pendaftaran Nomor Pendaftaran
Barang (NPB) dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).
Dengan adanya integrasi antara aplikasi NPB dengan LPK di dalam portal SIMPKTN, pelayanan NPB
dan LPK menjadi lebih terpadu dan mudah. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran NPB dari
manapun dan tanpa harus datang ke kantor Kementerian Perdagangan.
NPB merupakan identitas yang diberikan kepada barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib
serta merupakan dokumen persyaratan yang diperlukan sebelum barang tersebut diimpor atau
diperdagangkan di pasar. Untuk dapat memperoleh NPB, pelaku usaha wajib memiliki Sertifikat
Produk Penggunaan Tanda (SPPT)-SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagai
dokumen pernyataan jaminan mutu produk.

Veri menambahkan, integrasi kedua aplikasi tersebut memudahkan Kementerian Perdagangan
melakukan pembinaan kepada LPK terdaftar serta lebih menjamin kredibilitas dan validitas
dokumen SPPT-SNI.
“Dengan adanya kemudahan tersebut, pelaku usaha dituntut lebih disiplin dan mematuhi
peraturan yang berlaku serta menjaga konsistensi mutu produk yang telah disertifikasi,” imbuh
Dirjen Veri.
Dengan diterbitkannya Permendag Nomor 81 Tahun 2019, maka layanan pendaftaran NPB dan
LPK secara daring dilakukan efektif pada 1 Desember 2019 melalui portal SIMPKTN.
Berlakunya peraturan tersebut juga menandai penyederhanaan istilah NPB yang akan digunakan
untuk mendaftarkan produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib, yaitu digunakan untuk
produk dalam negeri dan barang impor.
“Seluruh NPB dan Nomor Registrasi Produk (NRP) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya
peraturan tersebut, akan tetap berlaku dan dapat digunakan sampai masa berlakunya berakhir,”
pungkas Veri.
Pertemuan dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang terdiri dari perwakilan produsen dan importir
produk SNI yang telah diberlakukan secara wajib, asosiasi dan Lembaga Penilaian Kesesuaian,
serta instansi teknis terkait. Hadir sebagai narasumber yaitu perwakilan Direktorat Standardisasi
dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, perwakilan Direktorat Pengawasan Barang
Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan, serta perwakilan PT. Electronic Data Interchange
Indonesia.(Ihm)

sample-ad

Facebook Comments

POST A COMMENT.