Berita Polhukam

PERSIS, Muhammadiyah dan NU Dukung KKB Dilabeli Teroris

Edisi.co.id, Jakarta – Pemerintah telah resmi menyatakan KKB Papua menjadi teroris. Label teroris bagi KKB itu awalnya disebut oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Labelisasi teroris mendapat apresiasi dan dukungan dari 3 ormas Islam besar di Indonesia yaitu, Persatusan Islam (PERSIS), Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) sangat mengapresiasi dan setuju dengan Badan Intelijen Negara (BIN) yang diwakili oleh deputi IV yang menyatakan KKB di Papua tidak lagi semata mata Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tetapi sudah ditetapkan menjadi kelompok separatis dan teroris.

“Karena itu, peningkatan status KKB menjadi teroris akan mengubah paradigma pendekatan dan penanganan yang dilakukan oleh aparat keamanan”, hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum PP PERSIS, Dr. Jeje Zaenudin dikutip dari persis.or.id, Sabtu (1/5/2021).

Dengan demikian bukan lagi menjadi tanggung jawab kepolisian dalam hal ini, tetapi juga harus ditangani dan diperlakukan sebagai gerakan yang menimbulkan dampak teror terhadap keamanan dan stabilitas negara serta masyarakat.

Jeje menilai, labelisasi teroris dari kaca mata Undang-undang sudah memenuhi kriteria sesuai dengan definisi terorisme atau tindakan terorisme yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2002, kemudian UU 15 Tahun 2003 dan diatur juga perubahannya UU No 5 Tahun 2018 dimana dalam pasal 1 ayat 2 definisi terorisme mereka yang melakukan tindakan kekerasan yang meniimbulkan ketakutan masal, mengancam korban yang luas serta merusak fasilitas vital negara dan fasilitas internasional.

Sementara Muhammadiyah melalui Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mendukung pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris.

“Istilah teroris lebih tepat daripada KKB,” kata Abdul dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (27/4).

Abdul menilai kegiatan KKB selama ini meresahkan masyarakat Papua. Terlebih lagi, KKB memiliki tujuan ingin mendirikan negara sendiri dan memisahkan diri dari NKRI.

Senada, Ketua PBNU Marsudi Suhud turut mendukung apabila KKB Papua dikategorikan sebagai teroris maupun pemberontak. Sebab, kelompok tersebut pada tujuan akhirnya sama-sama ingin melawan dan menjadi musuh negara.

“Mau sebutannya apa saja, apa teroris, apa pemberontak, atau yang terkait itu, semua itu namanya musuh negara. Ketika disebut pemberontak atau teroris ya tidak lain judulnya itu adalah musuh negara,” kata Marsudi.

Marsudi lantas mempertanyakan upaya negara melawan dan meredam kelompok KKB Papua bila sudah dilabeli sebagai teroris. Menurutnya, selama ini negara memiliki dua cara pendekatan yang sempat dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya.

Pertama, Marsudi mengatakan Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid kerap menggunakan cara humanisme atau dialog untuk meredam kelompok kekerasan di Papua saat menjabat. Sementara cara kedua, yakni penyelesaian melalui pendekatan kekerasan yang kerap dilakukan di bawah rezim Orde Baru.

“Sekarang kan, KKB muncul terus. Tetap bawa bedil juga. Mau sebutannya apa tinggal bagaimana upayakan cara penanganannya? Ini cara penyelesaiannya bisa pakai Soeharto pakai kekerasan atau Gus Dur pakai humanisme, atau yang lain,” kata dia.

Leave a Comment