Berita Lingkungan

Peringati Hari Keluarga Nasional, Prof Euis Sunarti: Ada Pihak-Pihak yang Ingin Menggeser Tatanan Keluarga di Indonesia

 

Edisi.co.id – Dalam rangka Hari Keluarga Nasional, Perhimpunan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia yang dipimpin Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si, Ketua GiGa Indonesia yang juga Guru Besar IPB Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, berinisiatif mengajak PUI, BAZNAS, dan GIB untuk berkolaborasi bersama-sama menyelenggarakan Dialog Nasional Ketahanan dan Perlindungan Keluarga Nasional.

Kegiatan Dialog Nasional melalui media daring ini diikuti 1000 orang peserta. Enam Tokoh Nasional turut hadir sebagai pembicara diantaranya yaitu Prof. Dr. Ir Euis Sunarti M.Si, Prof. Atip Latipulhayat S.H., LLM.,Ph.D., Dr Bagus Riyono, Dr Ahmad Heryawan, Sandiaga Uno dan dr. Gamal Albinsaid, M.Biomed.

Pada kesempatan ini Prof Euis Sunarti mengangkat tema tentang Urgensi Perlindungan Keluarga Indonesia dalamĀ  paparannya dijelaskan, ada pihak-pihak yang ingin menggeser tatanan keluarga di Indonesia. Sejak lama, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, Indonesia menganut tatanan keluarga yang hierarkis dan harmonis. Hierarkis yang dimaksud adalah adanya tanggung jawab, pembagian peran dan fungsi yang seimbang. Namun, selama lima tahun terakhir ini, isu kontestasi untuk menggeser tatanan nilai terlihat dari adanya delik kesusilaan R-KUHP, munculnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengakomodir adanya SOGIE, penolakan RUU Ketahanan Keluarga yang dinilai oleh sekelompok elit tertentu mengandung isi untuk menyudutkan perempuan, dan maraknya edukasi kepada remaha untuk memilih sex identity.

Pembicara kedua,Prof Atip Latipulhayat menyampaikan dari aspek hukum bagi penguatan pondasi dan perlindungan keluarga Indonesia. Prof Atip menyampaikan bahwa universalisme Hak Asasi Manusia itu tidak bisa dipaksakan diterima seluruh wilayah. Perlu ada penyesuaian dengan nilai-nilai lokal dan agama, terutama dalam masalah keluarga.

“Amat disayangkan Indonesia pada tahun 1979 telah meratifikasi CEDAW yakni konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Hal ini membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok tertentu untuk mengusung kesetaraan yang hingga saat ini terus diperjuangkan. Padahal Negara seperti US pun menolak untuk meratifikasi konvensi CEDAW tersebut.” Papar Prof Atip.

Sebelum menutup sesi acara Dialog Nasional, Prof. Euis Sunarti menyampaikan tentang Dewan Nasional Ketahanan Keluarga (DNKK). DNKK adalah lembaga yang dibentuk oleh para pihak non pemerintah yang terdiri dari akademisi, peneliti, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha yang mengemban fungsi dan amanat khusus terkait peningkatan efektifitas, pencarian upaya terobosan dan percepatan pembangunan ketahanan keluarga. Menurut Prof. Euis Sunarti, DNKK akan menjadi mitra strategis pemerintah untuk menyediakan saran dan rekomendasi terkait peta jalan perencanaan jangka panjang dan menengah, rekomendasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dan rekomendasi efektifitas, terobosan, dan percepatan pembangunan ketahanan keluarga.

“Mari bersama bergandengan tangan mengembalikan kedudukan keluarga sebagai unit sosial terkecil sebagai pembangun masyarakat madani.” Pungkas Prof Euis. (Hlh)

Leave a Comment