banner 468x60
banner 728x250

Penyekatan Akan Lebih Diperketat, Ini Syarat Perjalanan Mulai Senin

  • Bagikan
banner 468x60

Edisi.co.id– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan perubahan dua surat edaran (SE) dalam rangka memperketat perjalanan menggunakan transportasi umum dan pribadi di masa PPKM Darurat.

Adanya perubahan SE ini bertujuan untuk menekan perjalanan orang dengan transportasi darat, penyeberangan, dan perkeretaapian, khususnya di kawasan aglomerasi, dalam rangka membantu menurunkan kasus harian Covid-19.

banner 336x280

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, menuturkan, dari evaluasi yang dilakukan pihaknya hingga hari ke-5 pelaksanaan PPKM Darurat, Kemenhub menyimpulkan beberapa fakta.

BACA JUGA:  Pemkot Jaksel Pakai Alat Khusus Untuk Cegah Sapi Kurban Ngamuk Jelang Dipotong

Salah satunya tingkat penurunan mobilitas di kawasan aglomerasi yaitu di Jabodetabek dan di Jakarta, masih di bawah angka 30 persen dibandingkan masa sebelum PPKM Darurat, baik itu untuk angkutan bus, KRL komuter, dan kendaraan pribadi.

Adita menambahkan, sesuai arahan Menkomarves selaku Koordinator PPKM Darurat, untuk menurunkan angka kasus harian Covid0-19, diperlukan penurunan tingkat pergerakan atau mobilitas masyarakat minimal 30 persen sampai dengan 50 persen.

“Perubahan SE ini merupakan hasil dari rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menhub bersama Kakorlantas, Dinas Perhubungan se-Jabodetabek, Satgas Penanganan Covid-19, terkait pengetatan syarat perjalanan di Kawasan aglomerasi,” ujar Adita, dalam keterangan resmi (9/7/2021).

BACA JUGA:  Sebar Hoaks Bansos Kemensos, RR Raup Uang Rp1,5 Miliar dari Iklan Website

Secara umum terdapat dua poin perubahan di dalam SE tersebut. Pada perjalanan rutin dengan moda transportasi darat (kendaraan pribadi maupun angkutan umum) misalnya, hanya berlaku untuk beberapa kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kedua, perjalanan tersebut wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa: Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemda setempat.

BACA JUGA:  PFI Tangerang Berbagi Vitamin untuk Anggota Pewarta Foto

Atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.

“Kedua SE ini berlaku efektif mulai Senin 12 Juli 2021, untuk memberikan kesempatan kepada operator untuk kesiapan dan sosialisasi kepada calon penumpang dan masyarakat,” tutup Adita.

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan