Berita Nasional

Ormas-ormas Islam Sepakat Tolak Perpres Minuman Keras

 

Edisi.co.id – Jakarta, Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021 menuai protes dari berbagai masyarakat dan ormas Islam.

Dengan kebijakan itu, industri miras dapat menjadi ladang investasi asing, domestik, hingga diperjualbelikan secara eceran.

Dikutip dari persis.or.id Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Dr. KH. Jeje Zaenudin, sangat menyayangkan sebagian isi Perpres Nomer 10 tahun 2021 tersebut.

“Perpres itu memberi kelonggaran investasi asing pada produksi minuman keras atau beralkohol hingga kepada tingkat pengecernya, (Nomer lits 31-32 dan 44-45),” hal ini dikatakan Dr. Jeje, Ahad (28/2/2021).

Jeje menilai, Presiden RI Joko Widodo dalam hal ini seperti mengabaikan tanggungjawab moralnya atas masa depan akhlak bangsa.

Sebagai bangsa dan masyarakat religius, kita harus berpedoman kepada norma dasar agama yang menyatakan bahwa “Al Khamru, Ummul Khabaaits” (Minuman keras adalah induk segala kejahatan),” pungkas Dr. Jeje Zaenudin.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj secara tegas menolak rencana pemerintah yang menjadikan industri minuman keras keluar dari daftar negatif investasi atau Perpres investasi miras.

“Kami sangat tidak setuju dengan Perpres terkait investasi miras,” kata Said dikutip dari tempo.co, Senin, 1 Maret 2021. Menurut Said, Alquran telah melarang miras karena menimbulkan lebih banyak mudarat.

“Kalau miras jelas kita dari agama memang tidak boleh ya, pokoknya kita menolak adanya untuk minuman keras,” kata Sekretaris MUI DIY Ahmad Muhsin Kamaludiningrat dikutip dari detik.com, Senin (1/3/2021).

Muhsin menegaskan pihaknya menolak perpres investasi miras tersebut. “Intinya itu saja, kalau kaitannya dengan miras kita menolak,” tegasnya.

Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mukti memberikan tanggapan terkait disahkannya Perpres tentang Minuman Keras.  Abdul Mu’ti mengatakan, “Pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam, yang keberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10/2021 tentang produksi dan distribusi minuman keras,” jelas Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulisnya Senin (1/3/2021).

Ditambahkan lagi, “Sebaiknya Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tetapi juga dampak kesehatan, sosial, dan moral bangsa. Selain bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan material, Pemerintah juga berkewajiban menjaga dan membina moralitas masyarakat. (Hlh)

Leave a Comment